KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

    gambar kswpKonfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/310/2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan menetapkan 21 (dua puluh satu) pelayanan publik yang harus melaksanakan KSWP di Lingkungan Kemenkes yang terdiri dari 9 bidang pelayanan kesehatan dan 12 bidang farmasi dan alat kesehatan.

    Terhadap 21 pelayanan publik tersebut, sebelum diberikan perijinan akan dicek Nama WP dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP serta SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban WP.

    Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/310/2017

    Dalam Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/310/2017, 21 pelayanan publik tersebut adalah :

    Bidang Pelayanan Kesehatan : izin   mendirikan dan izin   operasional   rumah sakit kelas A dan Rumah Sakit PMA, izin   mendirikan   dan izin   operasional   Klinik   Utama PMA, izin Laboratorium Klinik Utama, izin Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi, izin   Operasional   Badan   atau   Institusi   Pengujian Fasilitas Kesehatan, izin Operasional Bank Jaringan dan/ atau Sel, izin Operasional Bank Sel Punca Darah Tali Pusat, izin Operasional     Laboratorium     Pengelolaan Sel Punca dan izin Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB).

    Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan : izin Industri Farmasi, izin lndustri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), izin Industri Kosmetika, izin Industri Obat Tradisional, izin Produksi Alat Kesehatan,     izin Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, izin Pedagang Besar Farmasi, izin Penyalur Alat Kesehatan, izin Edar Alat Kesehatan, perizinan Importir Prekursor Farmasi atau Importir Psikotropika, surat     Persetujuan       Expor       (SPE)       Narkotika, Psikotropika atau Prekursor Farmasi dan surat     Persetujuan       Impor       (SPI)       Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi.

    Pelayanan publik sebagaimana disebut diatas baru bisa diberikan kepada pengusaha/pemohon baik perseorangan maupun badan hukum yang telah memiliki status wajib pajak dengan keterangan “valid” dari Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/310/2017 tersebut, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan KSWP melalui portal Ex-1 Ditjen Pajak sejak tahun 2018.

    persiapan pelaksanaan KSWP

    Sosialisasi dan rapat persiapan pelaksanaan KSWP Kemenkes

     

    Aplikasi Portal Ex-1 Direktorat Jenderal Pajak

    Pelaksanaan KSWP di Kementerian/Lembaga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu menggunakan aplikasi portal Ex-1 dan webservice. Saat ini di Kemenkes KSWP dilaksanakan menggunakan aplikasi portal Ex-1 dari 21 (dua puluh satu) perijinan dilaksanakan oleh 5 (lima) satker yang masing-masing satker memiliki satu akun di aplikasi portal Ex-1.

    Selama tahun 2018 dari 5 user akun tersebut berdasarkan data dari portal Ex-1, Kemenkes melaksanakan KSWP terhadap 3054 wajib pajak dengan perincian 2594 valid dan 460 tidak valid. Sementara Wajib Pajak yang telah diterbitkan perijinan sebanyak 2037 wajib pajak berdasarkan matriks data pelaksanaan KSWP Kemenkes T.A. 2018 yang dilaporkan ke Ditjen Pajak sebagai data dukung B03 pelaksanaan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sementara pelaksanaan KSWP dengan webservice di Kemenkes sedang dalam proses pengembangan.

     

    Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

    Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2019-2020 terdiri dari 3 (tiga) fokus yang salah satunya adalah Keuangan Negara, dalam fokus Keuangan Negara salah satu aksinya adalah Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak. Dalam Aksi Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak terdapat sub aksi Perluasan dan optimalisasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

    Target B03 : Matrik data pelaksanaan KSWP kepada DJP dan Laporan implementasi dan evaluasi pelaksanaan KSWP sesuai format yang dari Ditjen Pajak.

    Dalam Matrik data pelaksanaan KSWP Kemenkes melaporkan telah terbit 2037 perijinan yang telah di KSWP selama tahun 2018 dan menyampaikan 4 hambatan atas pelaksanaan KSWP.

    Target B06 : Matriks penambahan jenis layanan public yang menerapkan KSWP, Laporan Evaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan KSWP serta publikasi pelaksanaan KSWP.

    Terhadap target B03 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan pemantauan terdapat sub aksi Perluasan dan optimalisasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui aplikasi jaga.id.

    Pemantauan sub aksi Perluasan dan optimalisasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

    Data dukung capaian setiap periode pelaporan strategi nasional pencegahan korupsi di unggah pada aplikasi jaga.id. Terhadap data dukung yang telah diunggah, KPK telah melakukan pemantauan terhadap periode B03 yang hasilnya Kementerian Kesehatan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

    Rapat Pemenuhan Target KSWP B06 20 Juni 2019 Recovered 1 Recovered 012Catatan umum pemantauan jaga.id

    Dengan telah berjalannya KSWP di Kementerian Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Selanjutnya terhadap pengusaha/pemohon baik perseorangan maupun badan hukum agar memastikan Nama WP dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP serta melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban WP sebelum mengajukan perijinan di Kemenkes, sehingga ketika dilakukan KSWP mendapatkan keterangan valid dari Ditjen Pajak.


    link monev link LPSE Kemkes logo wbs

    link LKPP link SiJabfung