• Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

IMG 0623Jakarta - 12 Februari 2015

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan barang/jasa Pemerintah setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, diinstruksikan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Angaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

2. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khusus untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;

3. Melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement);

4. Mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;

5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan telah meneruskan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan surat Nomor KN.02.03/III/141/2015 tanggal 26 Januari 2015. Sampai saat ini sudah 139 Satuan Kerja yang telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

 

1. Sekretariat Jenderal 10 Satuan Kerja
2. Inspektorat Jenderal 1 Satuan Kerja
3. Direktorat Jenderal bina Gizi dan KIA 5 Satuan Kerja
4. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 41 Satuan Kerja
5. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 43 Satuan Kerja
6. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1 Satuan Kerja
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 16 Satuan Kerja
8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 22 Satuan Kerja

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dilaksanakan sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 462/MENKES/PER/IV/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik telah di bentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Kesehatan. Dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, proses pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan lebih terbuka dan transparan untuk meningkatkan dan menjamin terjadinya efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang Negara. Selain itu juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kementerian Kesehatan sampai tanggal 11 Februari baru 42 Satuan Kerja yang memproses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal 5 Satuan Kerja
2. Inspektorat Jenderal belum melakukan proses.
3. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA 1 Satuan Kerja
4. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 25 Satuan Kerja
5. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2 Satuan Kerja
6. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan belum melakukan proses
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Satuan Kerja
8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 8 Satuan Kerja

Berkaitan dengan penggunaan Produksi Dalam Negeri, Menteri Perindustrian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menginstruksikan bahwa setiap pimpinan Kementerian harus melaporkan pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Ketua Tim Nasional P3DN, selanjutnya dilaporkan kepada Presiden R.I.

Kita menyadari bahwa bukan sesuatu yang mudah bagi kita untuk memahami aturan-aturan yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa karena memerlukan kecermatan dalam memahaminya. Apalagi saat ini sudah terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yang memerlukan sosialiasi kepada semua SDM Kementerian Kesehatan yang diberikan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat dan Pengelola Keuangan Negara lainnya, untuk itu Kementerian Kesehatan dalam hal ini Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal melaksanakan Pertemuan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dengan harapan para pengelola dan pelaksana pengadaan barang/jasa dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Download Materi


link monev link LPSE Kemkes logo wbs

link LKPP link SiJabfung