• Pertemuan Peningkatan SDM dalam rangka Pengadaan Bara/Jasa di lingkungan Kemenkes

Pertemuan Peningkatan SDM dalam rangka Pengadaan Bara/Jasa di lingkungan Kemenkes

IMG 0709

Ciloto – 23 Maret 2015

Banyaknya kasus korupsi dalam perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana APBN baik kantor pusat dan kantor daerah menimbulkan keluhan bagi para stake holder, antara lain banyaknya PNS yang dengan tegas tidak mau lagi menjadi Penjabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja ULP/Panitia pengadaan yang akhir nya mengakibatkan terhambatnya pembangunan secara nasional.

Bahwa para stake holder yang melakukan penandatanganan kontrak tidak menyadari bahwa konsekuensi tanda tangan adalah hukum dan dapat digugat dipengadilan, demikian kesalahan dalam pembuatan kontrak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka dapat mengakibatkan kontrak dibatalkan.

Sebagaimana diketahui bahwa mulai 16 Januari 2015, aturan dalam setiap Pengadaan barang/jasa pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Latar belakang perubahan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa adalah:

1. Masih lambatnya pengadaan barang/jasa pemerintah

2. Masih banyaknya lelang ulang karena lelang gagal

3. Belum maksimalnya pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik

4. Masih kurangnya pengadaan barang/jasa yang masuk dalam e-cataloque

5. Arahan presiden untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan melalui e-procurement

Biro Keuangan dan BMN mengadakan pertemuan Peningkatan Kemampuan dalam Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah

1. Memastikan bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh sumber daya manusia yang  professional

2. Membantu sistem pengembangan karier dan profesi sumber daya manusia dibidang pengadaan barang/jasa

3. Memberikan pembekalan/referensi untuk memahami esensi atas ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa secara menyeluruh

4. Memperoleh konfirmasi secara lisan maupun tertulis atas ketentuan dalam Perpres No 4 tahun 2015

5. Memahami dan mampu menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Peserta dalam kegiatan kali ini adalah, Para PPK (Penjabat Pembuat Komitmen), Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.


link monev link LPSE Kemkes logo wbs

link LKPP link SiJabfung